Tradisi Intelektual

“Bukanlah bentuk negaranya yang menyebabkan pemerintahan itu menjadi baik atau menjadi buruk, tetapi system yang oleh Negara tersebut serta kepemimpinan yang adil yang memungkinkan kondisi yang baik itu menjadi tercipta ” (Gus Dur)

Perdebatan tentang kenegaran dan pemerintahan yang sering terjadi didunia ini, khususnya di Indonesia adalah terkait pelaksanaan pemerintahan dan bentuk pemerintahan, yakni sistem demokrasi dan penerapan syariat islam. Hal itu sangat wajar sekali karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan dan mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Tak heran kalau ada isu-isu tentang penerapan syari’ah dan khilafaf sebagai bentuk negaranya.

Tentu saja tidak semua penduduk muslim Indonesia yang berkeinginan untuk menerapkan system syari’ah yang mengacu pada AlQur’an dan Al-Hadits sebagai bentuk undang-undang negaranya. Karena islam Indonesia terdiri dari berbagai aliran, mulai dari yang beraliran kanan hingga ke aliran kiri, dari yang paling keras hingga yang paling lembut dan lain sebagainya.

Banyak orang yang bingung terkait isu penerapan syari’at islam dan penerapan demokrasi di Negara kita ini, karena perdebatan tentang hubungan islam dan demokrasi belum pernah di perdebatkan dan didudukkan secara intelektual. Pewacanaan tentang hubungan itu hanya muncul secara sporadis dan tidak utuh (Mun’im A Sirri. 2002). sehingga penyikapan simplikatif di sebagian kalangan umat muslim Indonesia terjadi dan akhirnya berkembang pada penyikapan pro-kontra tentang formalisasi syari’at islam.

Mereka yang terus menerus mengupayakan untuk formalisasi syariat islam, sebernarnya tidak mengetahui terhadap  nilai-nilai yang di kandung dalam demokrasi. Dalam artian, mereka menolak secara sepihak terhadap demokrasi tanpa mengkaji lebih dalam. Karena mereka terlalu benci kepada orang-orang barat dan dalam buku perpolitikan islam sendiri juga tidak ada yang namanya demokrasi, akan tetapi walaupun demikian bukan berarti nilai-nilai kedemokrasian tidak ada dalam Al-Quur’an.

Perdebatan itu sering hanya mempermasalahkan label atau nama dari bentuk Negara, sedangkan hal-hal yang memerlukan penanganan secara cepat, seperti kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya, itu diabaikan. Padahal esensi diadakannya pemimpin dan Negara, salah satunya adalah memberikan jalan kesejahteraan bagi warganya. Maka patutlah kita merenungkan perkatan Gus Dur di atas yang mengingkan terjadinya situasi yang baik dan sejahtera dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Sebenarnya kalau kita jeli dan tidak mengartikan dan menafsirkan Al-Qur’an secara tekstual, maka kita akan menemui  bahwa tidak ada seruan secara tegas terkait penerapan Negara Khilafah. Bahkan kalau kita lebih masuk pada esensi dari Negara khilafah itu, kita akan menemui yang namanya sebuah tatanan kehidupan yang sangat harmonis dan hal itu juga sebagai prinsip dari demokrasi. Makanya Prof. A’la mengatakan bahwa sebenarnya khilafah itu adalah demokrasi itu sendiri. Tidak hanya itu, dari saking agungnya nilai-nilai demokrasi, Emha Ainun Nadjib dalam bukunya yang berjudul Demokrasi La Roiba Fih mengatakan “Demokrasi itu harga mati, demokrasi itu kebenaran sejati dan demokrasi itu prinsip mutlak, pedoman perikehidupan yang bersifat absolut, tidak boleh ditolak, tidak boleh dipertanyakan, bahkan sediktpun tidak boleh diragukan”.

Mereka yang tidak mau dengan demokrasi sebenarnya hatinya tertutup oleh kebencian yang sangat dalam terhadap barat. Sehingga apapun bentuk dan namanya yang datang dari barat dianggap salah dan tidak sesuai dengan islam. Mereka terlalu sempit menyimpulkan hal demikian. Mereka lupa akan keluasan hukum tuhan dan tidak sesempit seperti apa yang mereka pikirkan. Maka dari itulah dianggap perlu bagi saya untuk menghadirkan bentuk persamaan atau singkronisasi islam dan demokrasi.

Dalam konsep khilafah tidak ada yang bisa membuat hukum secara mutlak kebenarannya kecuali Tuhan pencipta alam. Manusia dengan akalnya, dalam merumuskan segala sesuatu hanya akan menemui kebenaran yang relatif. Makanya, bagi para golongan yang menggempar-gemporkan akan dilaksanakannya khilafah islamiah sebagai tatanan kebangsaan dan kenegaraan sangat menolak konsep demokrasi dengan alasan, Demokrasi hanya merupakan hasil cipta, rasa dan karya manusia, yang tentunya hal itu tidak bisa diterapkan didunia karena hanya temuan kebenaran yang relatif. Tidak ada yang berhak membuat aturan selain Tuhan. Demokrasi yang mengagung-agungkan kedaulatan rakyat sangat ditentang oleh kelompok yang ingin mendirikan Negara khilafah, karena sesungguhnya kedaulatan bukan ada ditangan rakyat ataupun manusia, akan tetapi ada di tangan Tuhan penguasa jagad raya.

Adapun prinsip-prinsip khilafah sebagaimana telah di dijelaskan oleh Adeng Muchtar Ghazali dalam civic educationnya adalah: Tauhid (mengesakan Tuhan), Al-Adalah (keadilan) dan Syuro (musyawaroh). Inilah yang menjadi prinsip utama dalam penegakan syari’ah. Dengan demikian mau tidak mau ketika kita memperbincangkan yang namanya keadilan dan musyawaroh maka disinilah sebenarnya pengangkatan terhadap harkat dan martabat manusia. Tak heran kalau ada adigium yang mengatakan “suara rakyat adalah suara Tuhan”.

Demokrasi sebagaiman dijelaskan oleh Abraham Lincoln: government of the people, by the people and for the people, merupakan sebuah tatanan pemerintahan yang mengedepankan hak-hak rakyat karena sesungguhnya rakyat mempunyai hak istimewa yang harus di angkat kepermukaan. Dalam demokrasi tidak ada perbedaan rakyat dihadapan hukum, semua manusia sama, baik pejabat pemerintah ataupun petani kalau bersalah harus dihukum sesuai ketentuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama dalam musyawarah.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyampaikan nilai pokok demokrasi yaitu: kebebasan, persamaan, dan musyawarah atau permusyawaratan. Sedangkan Syekh Ali Abduuraziq mengatakan bahwa inti dari demokrasi adalah kebebasan, keadilan dan Syura. Musyawarah inilah yang menjadi titik tumpu dalam melaksanakan demokrasi, karena dengan itulah semua kalangan bisa menyampaikan segala hak dan aspirasinya.

Begitu agungnya demokrasi yang mengedepankan keadilan, persamaan dan asas musyawarah didalam menyelasaikan semua urusan yang menyangkut rakyat. Tidak boleh ada interfensi dari pihak manapun yang bisa mempemgaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adakah gerangan nilai-nilai demokasi yang tidak sesuai dengan islam? Tentu saja tidak ada. Dalam Islam, Allah menjelaskan bahwa tidak ada bedanya manusia satu dengan lainnya, yang membedakan hanyalah kualitas keimanan dan ketakwaannya.